Ada 5 Izin Pertambangan di Raja Ampat, Bahlil Beri Penjelasan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat yang dianggap merusak lingkungan.
Tindaklanjut tersebut dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Baca Juga: Investor Soroti Data Ekonomi Amerika Serikat, Harga Bitcoin Kembali Naik ke US$105.000
Menurut Bahlil, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini berproduksi di wilayah tersebut. Kontrak Karya (KK) perusahaan anak usaha PT Antam Tbk itu terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Namun, guna memastikan seluruh prosedur dipatuhi tim inspeksi Kementerian ESDM telah diturunkan ke lapangan.
"Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN", jelas Bahlil, dikutip dari siaran pers Kemenetrian ESDM, Sabtu (7/6).
Bahlil juga mejelaskan bahwa pulau-pulau di Raja Ampat memiliki beragam fungsi, sebagian besar sebagai kawasan konservasi dan pariwisata, sebagian lagi tersimpan potensi mineral.
Bahlil menyatakan bahwa lokasi tambang tersebut tidak berada di destinasi pariwisata di Piaynemo, Raja Ampat. Lokasi tambang nikel tersebut berada kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.
Lebih lanjut, Bahlil menyatakan bakal bertolak ke Sorong dan Pulau Gag dalam waktu dekat untuk meninjau langsung aktivitas pertambangan dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap aturan lingkungan maupun kearifan lokal Papua Barat Daya. Hasil verifikasi lapangan akan diumumkan kepada publik setelah tim menyelesaikan investigasi.
"Agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka kami sudah memutuskan lewat Ditjen Minerba untuk status daripada Kontrak Karya (KK) PT GAG yang sekarang lagi mengelola untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek", tegas Bahlil.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
下一篇:Uni Eropa Kecam Trump, Lagi Proses Negosiasi Malah Diancam Tarif 50%
相关文章:
- Tanah Abang 'Semrawut', Jokowi Enggan Ajak Tamu ke Kawasan Itu?
- Kenali Tanda Awal Serangan Jantung Seperti yang Dialami Ricky Siahaan
- Saran Eks Bos Maskapai: Jangan Taruh Barang di Bagasi Pesawat
- Sunday Brunch Ramah Keluarga di Mangkuluhur ARTOTEL Suites
- 9.925 Bacaleg yang Memenuhi Syarat Dalam Daftar Calon Sementara Akan Diumumkan ke Publik oleh KPU
- VIDEO: Festival Seni Kuliner Aljazair Diikuti 180 Koki dari 14 Negara
- Jadwal Sidang Praperadilan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej
- 4 Kebiasaan Sebelum Jam 9 yang Mendukung Turunnya Berat Badan
- Bareskrim Ungkap Penyelundupan Sabu Iran
- Ternyata Ini Alasan Sering Merasa Cemas di Malam Hari
相关推荐:
- DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN Lewat Rapat Paripurna
- Alpukat Buah atau Sayuran? Ini Jawaban Ilmiahnya
- 4 Cara Ampuh Mencegah Kanker Serviks, Tak Cuma Vaksin HPV
- Debat Gibran vs Mahfud MD, Fakta
- Dugaan Korupsi di BUMN Dibongkar Erick Thohir, Jaksa Agung: Tidak Hanya Dana Pensiun
- Habis Lebaran Akan Ada 71 Ribu Pendatang, Anies: Tak Ada Tangkap
- Sunday Brunch Ramah Keluarga di Mangkuluhur ARTOTEL Suites
- Jadwal Sidang Praperadilan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej
- Aturan Pantang dan Puasa Katolik Masa Prapaskah 2025
- 9 Cara Agar Kucing Tak Lagi Pipis Sembarangan
- Diborong Semler Scientific, Aset Kripto Bitcoin Makin Diminati Institusi
- Beberkan Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Istana, Gerindra: Segalanya Dibahas, Termasuk Pilpres
- Gala Dinner Meme Coin Trump Jadi Sorotan, Tak Seindah Klaim Eksklusifnya
- Ini Warna Keberuntungan Masing
- 'Way of Indonesia Strategy': Kuatkan Peran Alumni University of Birmingham sebagai Agen Perubahan
- Cerita Mahfud MD Pakai Baju Putih 5 Tahun Lalu yang Gagal karena Ditikung Ma'ruf Amin
- Tanggapi Pemanggilan Muhaimin ke KPK, Abdullah Hehamahua: KPK Lembaga Hukum, Bukan Alat Politik
- Penelitian Temukan Orang yang Terkena PHK Rentan Overthinking
- Kerjasama Politik Partai Gerindra dan PKB Resmi Berakhir
- Kasus Dugaan Penistaan Agama Pimpinan Al